KORAN HARIAN: FOKUS: Hak Angket Ahok Lagi Anget, Publik Wajib Mengawasi!

hak angket “Ahok (Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama) Gate”, muncul dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang III Tahun Sidang 2016-2017 DPR RI, pada Kamis 23 Februari 2017. Hingga saat ini, polemik hak angket “Ahok Gate” itu terus bergulir dan tengah ‘anget-angetnya’.

"Surat dari pengusul hak angket anggota DPR tertanggal 13 Februari 2017 mengenai penyampaian usulan penggunaan hak angket anggota DPR tentang pengaktifan kembali terdakwa Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta," kata Pimpinan Rapat Paripurna Fadli Zon, Kamis 23 Februari.

Tak pelak, usulan ini turut diwarnai interupsi dari sejumlah fraksi. Pada umumnya, partai-partai pengusung Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 (PDIP, PKB dan NasDem), berharap usulan itu dicabut, sementara partai-partai lainnya ingin jalan terus.

Perkaranya apalagi kalau bukan karena Ahok diaktifkan kembali sebagai gubernur, pascamasa cuti kampanye Pilkadanya habis beberapa waktu lalu. Para pengusul hak angket heran, kenapa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tjahjo Kumolo seolah “membela” Ahok yang sedianya juga berstatus terdakwa kasus penistaan agama?

“Ini Ahok sudah terdakwa, (statusnya) melebihi tersangka. Ini yang mau kita tanya ke pemerintah. Itu saja,” cetus anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra ahmad Muzani, Jumat 24 Februari.

“Jadi bukan masalah DKI saja, karena ada perlakuan berbeda antara bupati yang satu dengan lainnya. Standar mana yang mau digunakan? Persoalannya di situ. Kalau dilihat dari respons masyarakat kan cukup besar dukungan dan keinginan agar persoalan ini diselesaikan,” imbuhnya.

Kalau tanggapan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov), dia menyerahkan persoalan hak angket “Ahok Gate” itu ke masing-masing fraksi. “Semua kami serahkan ke fraksi. Itu hak anggota, saya sepakat,” timpal Setnov.

Usulan dari empat fraksi itu (Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera/PKS dan Partai Amanat Nasional/PAN) juga sedianya harus lebih dulu diatur penjadwalannya lagi, serta pembacaan usulan oleh Badan Musyawarah (Bamus).

Namun pembahasannya terhambat masa reses. Jadinya, pengambilan keputusan baru bisa dilakukan via rapat Bamus dalam rapat paripurna berikutnya.

“Kalau misalnya disepakati, disetujui di pleno paripurna, maka kemudian angket ini menjadi satu panitia dan panitia itu akan mengadakan suatu tindakan, seperti ya kasus Pelindo II,” ungkap Fadli Zon lagi.

Akan tetapi sampai tiba waktunya pembahasan, muncul desas-desus bahwa usulan hak angket itu bakal “digembosi” dan kemudian hilang begitu saja. Oleh karenanya menurut pengamat politik Network for South East Asian Studies (NSEAS) Muchtar Effendi Harahap, berharap publik ikut mengawasi usulan itu.

“Jika publik terus menerus mempersoalkan tidak diberhentikan sementara Ahok sebagai Gubernur, maka opini publik akan terus membantu untuk bertambahnya anggota DPR mendukung hak angket," jelas Muchtar Effendi Harahap kepada Okezone
Hal senada juga diutarakan Direktur Eksekutif Voxpol Pangi Syarwi Chaniago. "Hak angket 'Ahok Gate' ini rawan masuk angin karena banyak kepentingan di situ,” terangnya.

“Artinya untuk mengusulkan hak angket ini bisa mengalami patah di tengah jalan karena memang hak angket ini terkesan, bagaimana (agar) Ahok enggak bisa maju di putaran kedua. Supaya tidak digembosi tentu harus kuat argumennya. Harus satu suara dan argumennya harus kuat,” tandasnya.

KORANPOKER.COM - AGEN POKER TERPERCAYA DI INDONESIA

====================================

MAU MENCOBA SENSASI MENJADI BANDAR?

SILAHKAN KUNJUNGI WEB KAMI DI WWW.KORANPOKER.COM

6 GAMES DALAM 1 ID :

- TEXAS POKER

- DOMINO QQ

- BANDAR CEME

- LIVE POKER

- CAPSA SUSUN

- CEME KELILING

Minimal DP : Rp. 20.000,-

Minimal WD : Rp. 50.000,-

====================================

Promo Hot KORANPOKER :

- New Member 20%

- Setiap Deposit 5%

- BONUS REFERRAL 30%

- BONUS CASHBACK 0,5%

====================================

CONTACT US :

YM : koranpoker

HP : +85595615205

Pin BB : D62B4D54